Dalam Perkapolri 5/2012, plat kendaraan disebut dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spefikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.
Pada dasarnya bahwa kendaraan bermotor dinas pemerintah menggunakan TNKB/plat berwarna merah. Sedangkan TNKB berwarna hitam diperuntukkan bagi mobil pribadi dan mobil sewa. Ini berarti mobil dinas pada dasarnya berwarna merah.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS ditetapkan kendaraan dinas adalah fasilitas kerja ASN sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam lampiran peraturan itu juga diatur tentang penggunaan kendaraan dinas.
Salah satunya untuk Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
Pada dasarnya mobil pelat merah adalah mobil yang dibiayai negara, dan seyogyanya digunakan benar benar untuk kepentingan negara.
Namun, aturan ini kadang suka dilanggar oleh oknum yang mengakal-ngakali salah satunya mengganti pelat berwarna merah menjadi hitam agar leluasa dipakai kemana mana.
Baru-baru ini sempat naik di salah satu media Mobil Dinas Plat Merah Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Berubah Menjadi Hitam yang Bernopol BN 1230 TZ.yang sempat dimuat dimedia Seputar Indonesia dengan Judul
Mobil Dinas Plat Merah Milik Pemkab Bateng Berubah Menjadi Hitam,Apri:Itu Bukan Punya Pribadi
Sementara itu, ketua DPRD Bateng, Me Hoa saat Diminta tanggapan Prihal Mobil dinas Bateng yang berganti Plat menjadi Hitam.tidak panjang lebar ia lebih menyerahkan ke Pimpinan Eksekutif yaitu dalam hal ini Bupati.
“Serahkan ke Pimpinan Eksekutif dalam hal ini Bupati,” Ujarnya.
Awak Mediapun mencoba
Mengkonfirmasi Bupati Bangka Tengah, apakah boleh tidaknya adakah Sanksi dan seperti apa Sanksi itu.
Namun sayang sampai berita ini diterbitkan Algafry Rahman belum memberikan jawabannya.
Dilansir dari media seputar Indonesia,
ternyata mobil dengan plat BN 1230 TZ tersebut digunakan oleh Sekretaris DPRD Bangka Tengah saat melakukan perjalanan dari Pangkalpinang.
“Tolong lah jangan dinaikan, nggak enak, nanti viral pulik (Viral Lagi). Kadang nggak enak kalo nek kepantai pakai plat merah,” jelasnya seraya memohon untuk tidak dinaikan
Demi keberimbangan Berita, awak Mediapun terus berusaha mencari Informasi pengendara yang telah Mengankangi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang salah satu point terkait Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
